Fakta Sejarah Politik dan Integrasi Papua ke Pangkuan Ibu Pertiwi

Oleh. Pither P. Karoba 

"Di atas batu ini saya meletakan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi, dan makrifat untuk memimpin bangsa ini, tetapi bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri," kata Kijne, 26 Oktober 1925."

Kijne adalah seorang zending atau misionaris yang berasal dari Utrechtse Zendings Vereniging. Dalam berbagai literatur, ada beragam versi untuk nama depannya: Izaäk, Izhak, Isaac, hingga Izaac. Kisah hidupnya sudah sering dibukukan, salah satunya—yang berisi kutipan di atas—bertajuk Domine Izaak Samuel Kijne: Hidup dan Karyanya Bagi Bangsa dan Tanah Papua (2016: 130) yang ditulis Hanz Wanma dan diterbitkan Galang Press.

Kijne menginjakkan kaki di Pulau Mansinam, Manokwari, Papua Barat sejak Juni 1923. Dia menjadi kepala sekolah Cursus Volksschool Onderwijzer (CVO). Sekitar 22 tahun setelahnya, terjadi perdebatan dalam sidang Badan Pekerja Urusan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada, 10 dan 11 Juli 1945.

“Saya sendiri ingin menyatakan bahwa Papua sama sekali tidak dipusingkan, bisa diserahkan kepada bangsa Papua sendiri. Saya mengakui bahwa bangsa Papua juga berhak menjadi bangsa yang merdeka. Akan tetapi bangsa Indonesia buat sementara waktu, yaitu dalam beberapa puluh tahun, belum sanggup, belum mempunyai tenaga cukup untuk mendidik bangsa Papua, sehingga menjadi bangsa yang merdeka," ucap Hatta.

Hatta menang dalam voting anggota BPUPKI. Dia dan Sukarno memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945 tanpa menyebutkan Papua bagian dari Indonesia. Batas paling timur Indonesia ialah Sulawesi dan Maluku yang saat itu masih diduduki Jepang.

Meskipun begitu Hatta berseberangan dengan Sukarno dan Mohammad Yamin. Mereka menyatakan Papua menjadi sumber kekayaan alam yang tak ternilai jika diwariskan kepada generasi Indonesia. Dalam pidato pertamanya pada 23 Agustus 1945 Sukarno melenceng. Dia menyatakan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. 

Kepalsuan Sejarah Papua dalam NKRI 

Pemerintah Republik Indonesia mengklaim bahwa 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan pemerintahan Papua bagian Barat kepada Indonesia. Hollandia yang tadinya menjadi pusat kekuasaan kerajaan Belanda di Papua, diubah namanya menjadi Kota Baru Irian Jaya. Momentum 1 Mei ini hingga kini diperingati sebagai Hari Integrasi Papua ke dalam NKRI.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGHAKIMAN DI AKHIR ZAMAN

Gambar
Ev. Pither P. Karoba Matius 13:47-52 Demikian juga pada akhir zaman: Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api; di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. (Matius 13:49-50) Perumpamaan pukat dipakai Yesus untuk mengajarkan tentang apa yang akan terjadi pada manusia di hari penghakiman. Pukat merupakan salah satu alat yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan di laut. Tinggi pukat sekitar dua meter, dengan panjang mencapai 100 meter. Pukat ditebarkan di laut dan dipasangi tali yang dipakai nelayan untuk menarik pukat saat sudah mendarat di pantai. Pukat berukuran besar tentu menghasilkan panen ikan yang banyak, tapi nelayan tidak dapat memprediksi ikan yang mereka tangkap, apakah kualitas ikannya baik atau tidak. Bisa saja ikannya tidak bersisik dan bersirip maka akan dikategorikan tidak baik dan harus dikembalikan ke laut. Demikian juga bila ukuran ikannya kecil. Nah, pada saat jala ditarik ke pant...
Baca selengkapnya

MENUJU PAPUA BARU

Gambar
  Ev. Pither P. Karoba, S. Th. Pengantar Penulis  Masalah Papua seperti tak pernah berhenti dibicarakan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lembaga-lembaga penelitian seperti LIPI, KONTRAS dan KOMNAS HAM serta masyarakat Papua sendiri.  Berbagai fenomena politik dan kemanusiaan serta masalah budaya dan ekonomi di Papua masih menyisakan pertanyaan. Segudang rencana pembangunan bagi Papua telah di gelar, bahkan pengucuran DANA OTONOMI KHUSUS yang demikian besar tetapi masih menyisakan pertanyaan, mengapa masalah masih terus menghinggapi PAPUA sampai saat ini.  Disadari atau tidak, Papua harus menjadi berada di garis depan dalam derap pembangunan, mengapa DANA OTONOMI KHUSUS yang demikian besar tetapi belum mampu mengangkat dan menyelesaikan masalah Papua secara spektakuler? Purwanto mengatakan.  "Sebenarnya semua telah diberikan, tetapi hanya soal manajemen dari para pemangku jabatan yang perlu terus digenjot agar sesuai dengan apa yang diharapkan...
Baca selengkapnya